PBHI: Hentikan Kekerasan dan Penahanan Bagi Pengguna Narkotika
Written by Administrator Sunday, 26 June 2011 00:00
Jakarta – Peringatan Hari Anti Narkotika pada tanggal 26 Juni disambut dengan pernyataan sikap dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), yang berjudul “Hentikan Penyiksaan, Perlakuan Kejam dan Penahanan bagi Korban (Pengguna) Narkotika”.
Pernyataan yang disampaikan secara resmi kepada wartawan oleh Totok Yuliyanto dari Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI ini pada Minggu (26/6) di Jakarta.
“Peringatan Hari anti Narkotika jatuh pada 26 Juni, tidak berkaitan secara langsung dengan Hari Anti Penyiksaan, pada praktiknya Penyiksaan dan Perlakuaan yang kejam, seringkali menimpa orang-orang yang menjadi korban narkotika dan harus berhadapan dengan hukum,” ujar Totok, seperti yang tertulis dalam isi pernyataan sikap PBHI ini.
Lebih lanjut isi pernyataan sikap ini juga menyebautkan bahwa kekerasan seperti diatas sebenarnya tidak perlu terjadi bila Pemerintah secara serius Mengadopsi Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dengan membuat Undang-Undang Tersendiri yang mengimplementasikan Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam.
“Atau dengan memasukan kedalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana yang saat ini enggan diselesaikan oleh Pemerintah,” lanjut Totok.
Isi pokok dari pernyataan sikap PBHI ini adalah mewujudkan negara yang menjalankan kewajibanya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.
Poin pertama tuntutan PBHI dalam pernyataan sikap ini adalah menuntut Negara menjadikan penyiksaan dan perlakukan yang kejam adalah suatu kejahatan yang harus dihukum dengan mengadopsi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakukan yang kejam dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
Kedua, meminta Negara menyediakan sarana pengaduan terhadap orang-orang yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuaan yang kejam.
Ketiga, meminta Negara untuk menyediakan sarana kontrol yang bersifat aktif dalam pembaharuan hukum acara pidana terhadap kewenangan aparat penegak hukum khususnya penahanan.
Keempat, menuntut Negara untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum.
Kelima, meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perang atas peredaran gelap narkotika, sehingga tidak menimbulkan akibat penyiksaan, perlakukaan yang kejam terhadap korban (pengguna) Narkotika yang berhadapan dengan hukum. (IH)
Subscribe to this comment's feed
| Next > |
|---|