Human Rights Watch: Pusat-pusat Rehabilitasi di Kamboja Praktekkan Pelecehan, Berstatus Ilegal, dan Tak Efektif.

Written by Administrator Thursday, 28 January 2010 07:00

PENELITIAN - INTERNASIONAL

User Rating: / 1
PoorBest 

Keadaan para pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di pusat-pusat rehabilitasi NAPZA milik pemerintah Kamboja sangat memprihatinkan. Mereka dipukuli, dicambuk, disetrum, dipaksa mendonorkan darah dan tak jarang diperkosa. Makanan untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, disajikan dalam keadaan busuk, dan terkontaminasi oleh serangga. Dilaporkan banyak klien yang mengalami kekurangan nutrisi. Klien yang menghuni pusat-pusat rehabilitasi NAPZA pemerintah melaporkan mereka mengalami pelecehan brutal dalam pusat-pusat rehabilitasi tersebut.

Seorang saksi berumur 16 tahun, klien dari Choam Chao Youth Rehabilitation Centre di Phnom Penh menggambarkan, setiap cambukan membuat kulit dan jaringan tubuh klien mengelupas hingga melekat pada kabel cambuk (Skin on the Cable-Human Rights Watch Report).

Pusat-pusat rehabilitasi NAPZA pemerintah Kamboja menampung orang dewasa, anak-anak, dan orang yang mengalami gangguan mental. Mereka ditahan tanpa pernah didampingi pengacara, diadili oleh hakim atau melewati proses peradilan. Beberapa klien terjaring dalam 'razia jalanan', yang lainnya diambil paksa dari rumah mereka di malam hari. Keluarga mereka membayar polisi untuk datang dan 'menangkap' mereka dan menempatkan mereka di pusat-pusat rehabilitasi negara, yang dalam bayangan para orang tua adalah fasilitas perawatan ketergantungan NAPZA.

Nyatanya "perawatan" dalam fasilitas ini terdiri dari latihan militer, pekerjaan kasar dan latihan fisik wajib. Para penghuni pusat rehabilitasi dipaksa bekerja dan berlatih fisik sampai mereka jatuh kelelahan, walaupun mereka berada dalam keadaan sakit dan kekurangan nutrisi. Pusat rehabilitasi tidak menyediakan perawatan yang memadai seperti terapi perilaku kognitif, dukungan psikososial (seperti konseling) atau terapi substitusi opiat. Seorang mantan penghuni pusat rehabilitasi tersebut bersaksi bahwa tempat tersebut "bukanlah sebuah panti rehabilitasi, tetapi pusat penyiksaan." Menurut data Otoritas Nasional Perlawanan Terhadap NAPZA atau National Authority for Combating Drugs (NACD), pusat-pusat rehabilitasi di Kamboja menampung 2.382 klien pada 2008, melonjak 40 % dari 1.719 klien pada 2007. 24 % diantaranya adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun, sementara 4 % adalah anak-anak dibawah 15 tahun (2008). Pusat-pusat rehabilitasi semacam ini di Kamboja secara resmi beroperasi sejak 2006, sementara banyak panti-panti serupa telah ada sebelum 2006.

Pada Desember 2009, Human Rights Watch menulis surat sepanjang 6 lembar kepada Kepala NACD, menanyakan latar belakang dan informasi statistik terkait pusat rehabilitasi tersebut. Human Rights Watch juga mempertanyakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari kegiatan, serta model perawatan ketergantungan NAPZA pemerintah Kamboja. Januari 2010, Human Rights Watch meminta diadakan pertemuan resmi untuk mendiskusikan temuan-temuan investigasi mereka yang telah dilakukan selama hampir satu tahun.

Human Rights Watch tidak mendapat respon.Pemerintah Kamboja hanya merespon melalui pers.

Beberapa kali pemerintah menolak untuk berkomentar, dan terkadang menghindari merespon secara langsung, atau menyerang balik organisasi pengkritik tanpa melihat kebenaran fakta-fakta yang disodorkan. Pemerintah Kamboja juga diketahui melakukan pelecehan-pelecehan tertentu dan memiliki perspektif yang tidak ilmiah mengenai konsep ketergantungan NAPZA.

Khieu Sopheak, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan, pemerintah Kamboja sedang menelaah laporan Human Rights Watch tersebut. Sopheak mengkritik balik Human Rights Watch sebagai organisasi yang hanya melihat pada satu pohon saja, tanpa memperhatikan keseluruhan isi hutan.

Huot Sokhom, Wakil Kepala Polisi yang mengelola pusat rehabilitasi di Siem Reap, menyanggah tuduhan yang menyatakan bahwa mereka memaksa klien memasuki pusat rehabilitasi. Ia menerangkan, "Para tunawisma tersebut kami ambil dari jalanan secara sukarela untuk mengikuti program kami." Sementara itu, di provinsi yang berdekatan Banteay Meanchay, Kepala pusat rehabilitasi yang dikelola institusi Polisi Militer menggambarkan bagaimana klien di pusat rehabilitasi yang ia tangani dipaksa untuk berdiri dibawah terik matahari sambil dirantai atau "berjalan menirukan monyet" sebagai hukuman bila mencoba kabur.

Tak satupun pejabat pemerintah yang dihubungi oleh pers menyangkal laporan Human Rights Watch tentang ketiadaan layanan konseling, dukungan sebaya, atau terapi substitusi opiat - yang merupakan norma internasional dalam sebuah fasilitas perawatan ketergantungan NAPZA. Faktanya, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Khieu Sopheak, bertahan bahwa mereka yang berada dalam rumah tahanan "perlu untuk bekerja mencari nafkah dan melakukan pekerjaan kasar agar dapat berkeringat - karena itu adalah salah satu cara utama untuk membuat seorang pecandu NAPZA kembali normal." Ketergantungan NAPZA dapat berkembang menjadi kondisi kronis, dimana seorang yang pernah mengalami ketergantungan NAPZA rawan mengalami kekambuhan. Joe Amon, Direktur Divisi Kesehatan Human Rights Watch menyatakan tidak yakin apakah masalah rehabilitasi NAPZA di Kamboja merupakan sebuah pohon atau keseluruhan hutan, tapi ia menegaskan berkeringat bukanlah merupakan salah satu jenis perawatan yang memperbaiki ketergantungan NAPZA.

World Health Organization (WHO) menyetujui temuan Human Rights Watch ini. Salah satu pejabat WHO menyatakan hampir 100 % klien pusat rehabilitasi di Kamboja mengalami kekambuhan, dan WHO sendiri tidak mendukung keberadaan pusat-pusat rehabilitasi tersebut. UNAIDS dan perwakilan UNAIDS untuk Kamboja menyatakan bahwa pusat-pusat rehabilitasi tersebut nyata-nyata ilegal dan seharusnya segera ditutup. Kondisi rawan pelecehan dalam pusat-pusat rehabilitasi NAPZA telah menarik perhatian dunia internasional. Manfred Nowak, UN Special Rapporteur on Torture, menyatakan bahwa dengan ketidaktersediaan perawatan kesehatan dan medis yang memadai dapat menjurus pada "perawatan yang tak manusiawi dan melecehkan martabat manusia". UN High Commisioner for Human Rights, Navi Pillay, mengatakan bahwa pengguna NAPZA "terlalu sering dipaksakan untuk menjalani perawatan, dipinggirkan dan seringkali terdampak oleh pendekatan yang terlalu menekankan pada kebijakan kriminalisasi dan hukuman. Kebijakan- kebijakan tersebut tidak memperhatikan sisi pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA dan tidak menghargai hak asasi manusia." Sampai saat ini pemerintah Kamboja menyangkal temuan tentang pelecehan dalam pusat-pusat rehabilitasi, sementara komunitas internasional tetap melakukan perlawanan terhadap mereka.

Berikut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch:

-Dibawah UU Internasional, pemerintah Kamboja harus melakukan investigasi dan pembuktian terbalik yang dapat dipercaya atas dugaan adanya penyiksaan dan tindakan semena-mena.    

-Pemerintah Kamboja harus memulai investigasi ini sesegera mungkin.         

-Surya Subedi, UN Special Rapporteur on Human Rights di Kamboja, agar dapat menyampaikan dengan gamblang pada pemerintah Kamboja bahwa pusat-pusat rehabilitasi tersebut melanggar UU Internasional Hak Asasi Manusia dan menekan pemerintah Kamboja menutup tempat-tempat tersebut secara permanen.   

-Lembaga-lembaga PBB lainnya di Kamboja juga diharapkan dapat menyatakan hal yang sama.      

-Perawatan ketergantungan NAPZA sukarela yang difasilitasi oleh komunitas (community based drug treatment) sangat mendesak untuk disediakan di Kamboja.  

-Sementara pembebasan individu yang dikurung dalam pusat-pusat rehabilitasi yang melecehkan, ilegal dan tak efektif harus segera dilakukan.      

Seorang yang menggunakan NAPZA tidak kehilangan hak dasar mereka sebagai manusia, dan pemerintah Kamboja tidak seharusnya menciptakan pusat-pusat rehabilitasi yang didalamnya tidak tersedia perlindungan bagi para kliennya. (huff/HRW/YS)

Next >